Info mengenai Pendidikan dasar dan menengah


Artikel menarik mengenai pendidikan dasar dan menengah di kompas cetak, 9 Juni 2012 hal. 12 “Siswa Miskin Enggan Pilih RSBI”.

Siswa miskin dengan prestasi baik cenderung menghindari sekolah berlabel Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI).Meski ada kewajiban sekolah RSBI menerima minimal 20 persen siswa berprestasi, ini tak banyak dimanfaatkan keluarga miskin.

Kajian Forum Musyawarah Guru Jakarta,misalnya, yang menyurvei siswa SMP di Jakarta, menemukan kecendrungan mereka takut mendaftar SMA/SMK RSBI. Alasannya,
1. Khawatir tidak sanggup membayar.

Kalaupun mendapat keringanan pembayaran iuran peserta didik baru atau sumbangan awal tahun, tetap ada kekhawatiran tak dapat membayar uang bulanan.

2. Takut diharuskan mempunyai laptop.
Ada juga takut bergaul dengan siswa dari keluargs kaya serta rendah diri.
Menurut Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru, Retno Listyarti,
Memaksakan siswa miskin masuk ke lingkungan sekolah yang secara ekonomi dan sosial berbeda bisa menimbulkan masalah psikososiologis.

Informasi dari beberapa daerah, kuota 20 persen untuk siswa miskin belum terpenuhi. Umumnya, alasan biaya masih menjadi penghalang siswa
miskin berprestasi memburu sekolah RSBI.

Seorang pelatih guru mengatakan tak jelas standar kualitas lulusan yang ingin dihasilkan lewat RSBI. Kemajuan sekolah RSBI pun tidsk signifikan karena dari dulu sekolah yang dijadikan RSBI sudah sekolah unggulan.

Secara terpisah, Kepala SMPN 1 Kota Magelang mengatakan bahwa tak semua RSBI mengutamakan kemampuan membayar siswa dalam penerimaan siswa baru. Di sekolahnya, pendaftaran terbuka bagi semua lapisan masyarakat karena biaya terjangkau. Di sekolah itu, 30 persen siswa dibebaskan dari kewajiban membayar. Siswa lain yang tidak mampu membayar seikhlasnya. Sebab, sekolah ini mendapat dukungan dana dari pemerintah pusat Rp 100 juta dan pemerintah provinsi Rp 400 juta. Jika mengandalkan BOS sulit sebab jumlah siswa di satu kelas sedikit.

Keberadaan RSBI mendapat gugatan orangtua, organisasi guru, serta praktisi dan pengamat pendidikan yang tergabung pada Anti Komersialisasi Pendidikan. Mereka mengajukan judicial review di Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 50 ayat 3 UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjadi landasan hukum sekitar 1.300 RSBI jenjang SD-SMA.

Wahyu Wagiman, kuasa hukum Anti Komersialisasi Pendidikan, mengatakan, secara norma dan implementasi, RSBI/SBI dinilai bermasalah karena mengakibatkan kerugian konstitusional masyarakat.

Sekian penulisan ulang artikel diatas.
Author is open for discussion.

-sunday is a good day to rethink about our life progress-

Advertisements

Author: onedust

House-Wife. Writer. Blogger. Translator. Chef. Mother. Possibly every other job.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s